Harga Kopiah Haji

Saya sebut saja namanya Haji Fulan. Sudah berkali-kali ia berkilah dan berkelit untuk tidak menghadiri hajatan pernikahan di lingkungan kampungnya. Padahal, undangan terus saja berdatangan ke rumahnya. Maklumlah, Haji Fulan, tokoh masyarakat, orang terpandang di kampung itu. Semula ia enggan mengemukakan alasan kenapa ia keberatan menghadiri undangan dari sejawat-sejawatnya itu. Namun, karena terus-menerus ditanyai, akhirnya Haji Fulan buka mulut juga. Dan, ternyata pasalnya sepele. Hampir di setiap surat undangan yang diterima Haji Fulan, para “sohibul-hajat” tidak mencantumkan huruf “H” sebelum namanya. Jadi, yang tertera hanya “Fulan,” bukan “H. Fulan.” Ia merasa kurang dihargai—bila tidak bisa disebut dirugikan—sebagai orang yang telah bersusah-payah mengumpulkan biaya guna menjejakkan kaki di tanah suci. “Kopiah putih di atas kepalaku ini sangat mahal harganya,” begitu Haji Fulan menggerutu pada Maemunah, istrinya. 

Kisah kecil ini rasanya kerap muncul dalam keseharian kita. Haji Fulan hanyalah satu dari sekian banyak oknum haji yang pernah mengalami ketersinggungan serupa. Ritual haji tak ubahnya upacara pembaiatan derajat keberagamaan sebuah keluarga, sebuah silsilah, sebuah klan. Status kehajian nyaris bergeser dari kepasrahan akan ridha Tuhan menjadi sayembara meraih harkat keberibadahan yang pantas disanjung, dipuja-puji. Beribadah hanya karena ibadah itu adalah semacam warisan turun-temurun. Menyembah bukan semata-mata karena mesti menyembah. Menyembah karena akan meraih berkah-Nya. Berserah diri karena diam-diam begitu berhasrat hendak “menjarah” rejeki-Nya.

           

Problematika derajat kehajian semacam inilah yang menjadi perbincangan utama novel Ular Keempat (2006) karya Gus Tf Sakai. Semula novel itu tampak hendak membincang fakta sejarah perihal kisruh penyelenggaraan perjalanan haji (1970) yang dianggap melanggar prosedur, sekaligus memberi gambaran samar tentang sejarah mula-mula penyelenggaraan ibadah haji di bawah kendali (monopoli?) sebuah departemen di republik ini. Tapi, ternyata latar cerita itu hanyalah medium bagi eksplorasi makna kehajian lebih dalam. Maka, hadirlah karakter bernama Janir, tokoh paling penting dalam buku itu. Seorang pengusaha rumah makan asal Padang yang sukses di perantauan. Juragan yang membawahi banyak anak semang. Sosok kehajian Janir tiba-tiba berubah menjadi problematis, sebab tak tegak pada landasan iman yang matang, tidak berdiri di atas keikhlasan yang tanak dan teruji. Meski telah menunaikan rukun Islam kelima itu untuk kali yang kedua, predikat kehajian Janir tetap menyisakan banyak tanya. Kegelisahan teologis yang melandanya seumpama belitan ular yang sewaktu-waktu bakal “mencotok” atau menancapkan bisa di tubuhnya.

             

Dalam situasi kejiwaan yang rapuh itu, Janir beroleh semacam “ilham” dari guru Muqri yang dijumpainya di tanah suci. Tak jelas siapa sesungguhnya orang itu, boleh jadi ia benar-benar nyata atau halusinasi Janir belaka. Diceritakan, guru Muqri pernah berjanji pada kehajian Janir yang pertama, bila ia masih terpanggil berhaji pada kali kedua, guru Muqri akan memberinya tiga cerita, tiga kisah, tiga riwayat. Maka, janji itu pun ditepati. Kisah pertama bertutur tentang perburuan para hamba mengejar syafa’at malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari seribu bulan, alias lailatul qadar. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka berpacu. Berburu. Serupa kesetanan, seperti kesurupan. Tak pernah mereka singgah. Ada halte ada stasiun, tetapi mereka terus. Ada kehidupan dan kematian, tetapi mereka ngebut di kesendirian. Berlomba. Saling mendahului. Beribadah demi sorga mereka sendiri. Inilah dia Ular Pertama; egoisme. Gigitannya tak merusak raga, tak pula menyakitkan, tapi kebuasannya dapat mencabik-cabik jiwa, melunturkan keikhlasan. Setan yang nyata. Mungkinkah iman tumbuh di atas watak egoistik yang meluap-luap?

            

Saat wukuf di Arafah, Janir beroleh “wahyu” selanjutnya. Dua kisah lagi sesuai janji guru Muqri. Kisah ini menyindir laku peribadatan orang-orang kampung Janir, yang tak lebih karena keturunan mereka melakukannya. Itupun hanya untuk menggapai kehajian yang bakal dibanggakan, dipamerkan di setiap kesempatan. Pembeda antara yang sudah bersorban, berkopiah putih dengan yang masih berpeci hitam tanpa sorban, sebagaimana kisah Haji Fulan di atas.  Janir teringat masa kecil di kampung dulu. Ada debar pengajian, getar tadarrus, beningnya suara azan buya Daruwih. Seolah-olah kenangan itu yang mendorongnya berhaji. Ya Allah, betulkah kenyataan ini: aku berhaji karena kenangan? Dalam kenangan itu terselip kebanggaan? Inilah Ular Kedua: kebanggaan, riya, sum’ah, takabbur.Gigitannya tak menghancurkan daging, tapi membinasakan keberpasrahan. Setan besar. Lebih besar ukurannya dari Jumratul Aqabah, Wustha, dan Ula.

Kisah terakhir yang diperoleh Janir berisi semacam prediksi futuristik tentang silang-sengketa, pertikaian antarkelompok dalam memperebutkan kekuasaan. Ini terasa mencengangkan. Guru Muqri terlihat amat paham khazanah Tambo. Seakan-akan riwayat itu bukan berasal dari guru Muqri, tapi dari perenungan batin Janir sendiri. Dalam salah satu versi Kaba (sastra lisan Minangkabau) ditemukan cerita mengenai seluk-beluk permainan layang-layang. Anehnya, cerita layang-layang itu tak termaktub pada bab tentang permainan rakyat, tapi ditempatkan pada bab kepemimpinan. Apa hubungan layang-layang dengan masalah kepemimpinan? Negara diamsalkan serupa layang-layang putus-tali di ketinggian tertentu, lalu orang-orang berhamburan mengejarnya dengan kayu galah di genggaman masing-masing. Sebelum layang-layang itu jatuh menyentuh tanah, kayu-kayu galah lantas menghadang. Menusuk, merenggut, seolah-olah setiap orang berhak atas layang-layang itu. Mereka tak beroleh apa-apa selain bangkai layang-layang. Patah-patah, remuk, hancur, cerai-berai. Begitulah negara. Semua orang merasa berhak memilikinya. Bila satu kelompok gagal, kelompok lain juga tak boleh memiliki. Inilah Ular Ketiga: rakus, tamak, lalim. 

Maka, bila para hamba Tuhan yang lain meraih kemabruran dari tanah suci, Janir justru beroleh cenderamata; tiga ekor ular dari guru Muqri. Sesampai di tanah air, ia beroleh seekor ular lagi. Gus Tf Sakai menyebutnya Ular Keempat. Janir pun memasang niat akan berhaji lagi tahun depan, menjejakkan kaki di tanah suci lagi. Ia tak peduli anak-anak semang, tetangga-tetangga melarat, para fakir miskin dan dhuafa. Janir benar-benar sudah “ketagihan” digigit ular, dan  hendak menjemput gigitan Ular Kelima, Keenam, Ketujuh…  

@damhurimuhammad    

Berbikini ke Cikini

Di depok, daerah tempat tinggal saya, ada anak muda yang giat berwirausaha dengan memproduksi makanan ringan bermerek "bikini" alias "bihun kekinian." Ia diperkarakan karena kemasan produknya bergambar pakaian dalam perempuan (bagian atas), dengan embel-embel kata; remas aku. Tudingannya tentu saja penyebarluasan konten pornografi.  Selain itu, produknya diklaim  tak punya ijin edar, dan stempel halal yang dicomot tanpa melalui sertifikasi Majlis Ulama Indonesia (MUI). Boleh jadi ia layak dipersalahkan, tapi berapa banyak konten pornografi yang saban hari bergentayangan di jalan raya, apalagi di dunia maya? Dan, seberapa banyak sebenarnya produk-prpduk industri rumahan yang mengantongi ijin edar, apalagi sertifikasi halal dari MUI? Lagi pula, kalau ditimbang-timbang, konten porno yang dipersoalkan itu lebih bercorak ilustratif ketimbang gambaran ril tentang salah satu organ vital perempuan. Bila dibandingkan dengan materi gambar pada iklan beha di majalah-majalah gaya hidup yang setiap hari dapat terlihat oleh anak-anak, rasanya gambar di kemasan bihun kekenian tidak ada apa-apanya. Frasa "remas aku" sudah pasti merujuk pada produk mie instan yang kering, dan untuk memudahkan, anak-anak dapat meremas kemasannya terlebih dahulu. Ini biasa saya lakukan saat mengonsumsi mie instan di masa kanak-kanak dulu. Dengan begitu, belum tentu anak-anak akan memikirkan hal-hal lain selain urusan cemilan ringan, saat berhadapan dengan kemasan bihun kekinian itu. Kadang-kadang kekhawatiran itu muncul karena kita melihatnya melulu dengan cara pandang orang dewasa. Padahal, dunia anak-anak adalah dunia yang sama sekali berbeda.  Atau jangan-jangan, karena kita terlalu sering menggunakan dalil moral, tapi abai menggunakan akal.  Belakangan ini, kita begitu histeria dengan dalil-dalil iman, kita surplus ustadz, tapi definisit ulama hebat.         

Masa berjualan kripik kemasan yang dipasarkan ke warung-warung di sekitar lingkungan mesti melapor juga pada negara? Kripik talas, kripik singkong, kripik kulit, atau bahkan kripik jengkol rasanya tetap maknyus dan laku keras tanpa ijin negara, tanpa stempel halal juga. Soal-soal remeh dan sepele dijaga ketat atas dasar “tahkyul” undang-undang, sementara perkara-perkara besar dan begitu serius malah tak terjangkau hukum. Maka, anak muda pemilik usaha makanan ringan "bikini" itu, sebaiknya tak usah risau. Ganti saja merek produknya dengan "Cikini" alias cinta kekinian. Saya kira negara dan MUI akan merestuinya…

@damhurimuhammad

Satu Wajah, Seribu Muka

Pengalaman paling mula saya dengan dunia fotografi adalah pengalaman menghadapi ketakutan. Masa itu, berdiri beberapa depa di depan mulut lensa, rasanya bagai pasrah menyambut tembakan mematikan dari senapan seorang algojo bertampang sangar, meski fotografernya adalah paman saya sendiri. Saya benar-benar terancam setiap kali harus berhadapan dengan kamera. Muka saya serasa akan dikuliti, telinga saya serasa akan digunting, dada saya serasa akan ditikam. Oleh karena itu, jangankan di dunia citraan, di dunia nyata pun saya amat takut menampakkan diri, saya mengurangi risiko tampak muka bagi banyak orang. Pokoknya, saya gemar meniadakan tubuh saya dari siapa pun. Barangkali itu pula sebabnya, tatkala saya tidak bisa menghindar dari keharusan berpose di depan kamera, misalnya keharusan membuat pas foto  untuk ijazah SD, atau kemestian berpose guna mengabadikan kebersamaan menjelang perpisahan dengan teman-teman sekolah,  hasilnya sudah bisa ditebak; senyum terpaksa, tatapan basa-basi, dan aura gamang yang bagaimanapun juga,  tak bisa saya dustakan. 

Tapi, puluhan tahun kemudian, ketika dunia internet telah merajalela, dan media sosial telah menjadi arena yang tak mungkin dijauhi, rasa takut saya pada kamera lenyap seketika. Saya begitu gandrung mencari celah supaya muka saya tampak paripurna dalam sebuah pose. Dan, bila kesempatan itu sulit diperoleh, saya bahkan nekat memotret diri saya sendiri dengan perangkat kamera telpon pintar. Selepas itu, saya sibuk mengutak-atik citra diri saya dalam foto selfi itu dengan macam-macam perangkat lunak yang tersedia. Pendeknya, saya telah terjangkit sindrom narsisme akut. Muka letih, saya garap menjadi seolah-olah tangguh, kekalutan saya ubah menjadi seolah-olah aman-tentram belaka, kepongahan saya upayakan tampak seolah-olah bijak dan rendah hati, derita saya sulap menjadi super-bahagia. Hampir semua citra tentang diri saya, bisa saya rancang sedemikian rupa, padahal itu tak lebih dari kiat-kiat berdusta yang saya pastikan juga digunakan banyak orang di abad ini. Mereka, dan termasuk saya, adalah para pemilik satu wajah, tapi saban waktu wajah itu membelah diri menjadi ratusan, bahkan ribuan muka. dan semua itu bermula dari perkakas bernama; kamera. Era dunia maya telah membuat ketakutan saya pada kamera beralihrupa menjadi semacam ketekunan berdusta, pada siapa saja yang sengaja atau tak, melihat foto-foto saya...

@damhurimuhammad

Politik Keramahan

Alih-alih menghembuskan hawa sejuk, cuaca politik masa kini terasa kian gerah. Lalu-lalang subyek-subyek politik bagai sedang terkepung dalam kerumunan yang tak dapat dinamai. Kasak-kusuk, petantang-petenteng, berebut panggung, hanya untuk memperlihatkan kecerdasan yang semata-mata tegak di atas kefasihan berbahasa. Seolah-olah merekalah yang paling layak dipercaya, paling pantas dinobatkan, dan yang paling laten bahayanya adalah seolah-olah hanya dari mulut mereka bersumbernya segala macam kebenaran. Saban hari mereka memproduksi lingkaran Simulakra di layar kaca. Lingkaran berdiameter tiada terhingga, tempat berkelit-kelindannya kebenaran dan dusta, kejujuran dan kemunafikan, ketercemaran dan keterkenalan, yang tiada bakal pernah bisa dipilah, apalagi dijernihkan. Inilah moralitas yang barangkali dapat dikiaskan dengan tabiat ikan lele; keruh dahulu, baru bisa makan.       

Bila di masa lalu, hakikat politik adalah ikhtiar memperjuangkan gagasan demi maslahat bersama, di masa kini politik adalah arena balapan mengendarai kerumunan manusia. Siapa yang handal menunggangi kerumunan, dialah yang bakal keluar sebagai pemenang. Lalu di mana demos (rakyat) yang dalam filsafat politik klasik diagung-agungkan sebagai pelaku utama dari lembaga kuasa (kratos)? Demos yang dalam pengandaian filsuf Plato sebagai subyek politik berakal-budi, atau yang dalam teori politik mutakhir disebut pemilih rasional. Tak ada rasionalitas dalam lingkaran politik simulakra itu, bahkan dalam massa partai politik sekalipun. Dalam kerumunan, yang tampak hanya lalu-lalang tubuh, bukan lalu-lintas pikiran.

      Membayangkan demos sebagai rakyat yang berakal-budi, dalam demokrasi transaksional tentu sebuah kemustahilan. Orang lebih gandrung bertanya berapa banyak modal yang telah terkuras guna meraih sebuah kursi di parlemen, ketimbang berapa banyak pikiran yang dikerahkan guna merengkuh dukungan. Itu berarti akal-budi sudah mati. Gagasan hanya omong kosong. Demos tak lebih dari angan-angan kaum pemikir masa silam. Dengan begitu, lembaga kuasa (kratos) yang ternobatkan jauh pula dari basis akal-budi. Ia juga menjelma kerumunan yang rapuh. Tanpa fondasi ideologi, visi, apalagi political will guna memenuhi harapan banyak orang. Distribusi kekuasaan tak lebih dari bagi-bagi kue kemenangan dengan pihak-pihak yang tercatat sebagai penanam jasa politik, tanpa pertimbangan kepatutan dan kepantasan, apalagi kompetensi. 

            Kerumunan yang kini sedang bimbang, jengkel dan kecewa bukanlah persoalan besar bagi kaum penguasa. Dia hanya perlu dijinakkan dengan sebuah perkakas bernama keramahan (hospitality). Bagi-bagikan saja Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bila perlu sebarkan pula Kartu Anti Miskin. Bila ada bencana, kunjungi dan rangkul mereka, beri bantuan sekadarnya, dan tunjukkan raut muka sedih di hadapan mereka. Bila Anda seorang Walikota, urus saja taman, lapangkan ruang terbuka hijau, jaga kebersihannya, rawat baik-baik. Itu juga keramahan yang paling mudah guna menjinakkan kerumunan. Intinya, pengabdian Anda upayakan selalu tampak di permukaan, senantiasa kasat mata, dan sering-seringlah mengabadikannya dalam gambar. Anda tidak perlu merancang sistem pelayanan publik, sistem keuangan terpadu semacam e-budgeting, dan sistem distribusi barang, sebab itu adalah barang yang tak tampak, dan sukar diabadikan dalam gambar. Kerumunan massa bakal menganggapnya tidak ada. Visi pembangunan jangka panjang, reformasi birokrasi yang sudah karatan dan bobrok, etos pelayanan publik yang profesional, inovasi guna merangsang pertumbuhan ekonomi, transparansi anggaran, bukanlah pilihan yang rasional.

            Tabiat politik kerumunan sama dan sebangun dengan moralitas kehidupan komunal kita. Keramahan (hospitality) berada di atas integritas, dedikasi, kejujuran, tanggung jawab dan political will. Murid yang baik adalah murid yang ramah dan patuh pada guru, bukan patuh pada buku. Padahal dalam kepatuhan itu, ada kepandiran yang diam-diam disembunyikan, ada itikad buruk yang dibungkus rapi. Ada hipokrasi dalam keramahan. Bila ada murid brilian, tapi gemar menyangkal kata guru, itu nakal dan tak santun. Bagi orangtua murid, guru yang baik adalah guru yang ramah. Meski dalam keramahan itu ada sandiwara yang terus dimainkan, ada basa-basi yang membosankan, ada hipokrasi terselubung. Keluarga yang baik adalah keluarga yang ramah pada sesama, yang banyak berderma, membantu kaum yang susah. Tampak gemilang di permukaan, tapi membusuk di kedalaman. Kesalehan tegak menjulang tinggi, tapi kejernihan hati tertinggal di kopiah haji. Ideologi keramahan sedang berada di menara tinggi, sementara akal-budi dan kejujuran tertinggal di kaos kaki.

Inilah yang terus berlangsung dalam politik kerumunan. Satu orang waras dari komplotan orang gila, akan membuat si waras terkutuk sebagai “yang gila,” kerumunan orang gila akan beroleh predikat “yang waras”. Itu pula hukum yang berlaku bagi satu orang cerdik dalam komplotan orang pandir. Sepanjang subyek-subyek politik masih terkepung dalam kerumunan yang tak ternamai, realitas keseharian kita akan terus jungkir-balik, dan hakikat politik tak akan kembali menjadi pertarungan memperjuangkan gagasan dan pikiran. Lakon-lakon dalam teater politik akan semakin dikuasai oleh kaum saudagar, yang berkelimpahan modal guna mengendarai kerumunan. Keramahan akan terus menjadi perkakas. Hipokrasi menjadi sarana. Kejujuran dan akal-budi dimusuhi. Kepandiran senantiasa dirayakan…

@damhurimuhammad

     

Sumatera yang Letih

Saya buka kolom ini dengan sebuah kabar dari pedalaman Sumatera, yang saya terima beberapa waktu lalu. Pada petang yang gersang, telah terjadi sebuah peristiwa naas di pematang sawah masa kanak-kanak saya. Tubuh kekar paman saya--satu-satunya laki-laki bertenaga yang masih tersisa di kampung halaman--tergeletak bergelimang darah. Sebilah belati menikam rusuknya dari arah belakang. Ia tertuduh sebagai pencuri air dari sawah seberang. Musim kemarau di Sumatera adalah juga musim kucing-kucingan berebut air. Lengah sedikit, air bisa beralih ke sawah orang. Itu berarti benih padi akan mati sebelum tinggi dan membesar. Bahasa yang berlaku di musim payah itu bukanlah bahasa mulut, tapi bahasa parang, cangkul, sabit, dan belati. Tikam-menikam, tusuk-menusuk, keroyok-mengeroyok, seperti kebiasaan berkumur-kumur saban pagi. Bila kurang awas, areal persawahan bisa berubah menjadi tanah pekuburan.           

Begitulah derita yang mendera paman saya. Sebelum bersimbah darah di pematang itu, ia juga pernah dipolisikan oleh backing komplotan penebang liar di hutan sekitar areal persawahan. Lahan sawah yang tak seberapa, dahaga senantiasa, sementara aliran air dari bukit makin lama makin langka, lantaran pohon-pohon terus ditebang. Paman saya pasang badan, berkacak-pinggang di hadapan para jagoan itu, hingga tiba saatnya ia dilumpuhkan dengan sebuah rekayasa tengik, lalu meringkuk di tahanan beberapa lama. Tentu paman kalah, dan akhirnya berdamai dengan rupa-rupa kepayahan. Tanpa harapan, tanpa perhatian, bahkan hingga keringat yang mengucur dari kuduknya bercampur dengan amis darah di petang celaka itu.

           Nestapa itu bukan tanggungan paman saya seorang. Tapi, telah menjadi bagian dari keseharian yang getir dari orang-orang Sumatera. Di Riau--provinsi terkaya ketiga di republik Indonesia, dan daerah penghasil CPO terbesar dengan total produksi mencapai 7.570.854 ton/tahun (37% dari total produksi nasional)--lebih dari 6 juta warganya hanya bisa pasrah dan tengadah dalam doa, saat menghadapi bencana asap, sejak 17 tahun terakhir. Buku bertajuk Robohnya Sumatera Kami (2015) mencatat, pembakaran lahan dan hutan di Sumatera--terutama di Sumsel Riau, Jambi dan Bengkulu--sudah menjadi bagian dari almanak derita masyarakatnya. Kalender derita itu konsisten dengan kalender kegiatan perkebunan kelapa sawit dan HTI.

        Buku yang ditulis oleh para aktivis WALHI  wilayah Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Riau hingga Aceh itu bagai sedang membuat peta derita yang sedang dipikul Sumatera. Di ujung paling utara, ada kisah tentang kelompok Tani di sebuah desa, bersama warga di sekitar Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, yang sedang terancam alam dan keselamatannya, akibat industrialisasi, dan investasi rakus lahan. Juga kisah seorang Bapak di Mesuji, korban kriminalisasi karena ia berupaya mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh korporasi perkebunan sawit. Masih di wilayah Lampung Selatan, warga dijerumuskan ke dalam berbagai konflik horisontal dan vertikal, demi melancarkan megaproyek pembangkit listrik geothermal.

            Di Bengkulu, ada kegetiran ibu bernama Yus. Ia menggugat perusahaan perkebunan Kelapan Sawit tertua di Bengkulu, PTPN VII, karena perusahaan itu memaksanya menyerahkan tanah terakhir miliknya, hanya tersisa 1,5 hektar setelah perampasan oleh negara dan swasta, setelah penggusuran kuburan suaminya. Ada pula kisah Mbah Kardi beserta warga di Bengkulu, yang harus tersingkir berulang-ulang. Betapa tidak? Dahulu Mbah Kardi dipaksa menyerahkan tanah dan kampungnya di Jawa untuk pembangunan waduk Gajah Mungkur, kini Mbah Kardi dipaksa meninggalkan tanah dan kampungnya karena pertambangan batubara.

            Nestapa orang-orang di Bengkulu setali tiga uang dengan luka warga di Sumbar, seperti di Batang Kapas (Kabupaten Pesisir Selatan), Palembayan (Kabaputen Agam), Kepulauan Mentawai, dan Pasaman Barat. Mereka berkisah tentang perseteruan di antara sesama mereka, tentang lahan-lahan pertanian yang lenyap, tentang kedaulatan pangan yang hilang sehingga harus mengonsumsi beras miskin, tentang akses transportasi-komunikasi yang tak memadai, lebih-lebih tentang ancaman bencana gempa dan tsunami.

        Saya tak sedang mempromosikakan buku Robohnya Sumatera Kami, yang penemuannya memang mengejutkan, bila tak bisa saya sebut “membangkitkan kemarahan dan mengobarkan api perlawanan.”  Buku itu hanya mengembalikan ingatan saya pada Sumatera masa silam. Sumatera yang oleh Belanda dipilih sebagai wilayah utama pengerukan bahan galian mineral dan batubara secara sistematik. Kuasa Belanda menancap tajam selepas perjanjian Inggris-Belanda (Traktat London) pada 1824 dan 1871 yang mencabut klaim Inggris atas Sumatera, dan mengakhiri perang kedua negara itu. Melalui eksploitasi ekonomi dan keterampilan administrasi, Belanda perlahan-lahan membuka wilayah pedalaman Sumatera dan mengukuhkan kekuasaannya sepanjang abad ke-19.

           Lepas dari cengkraman dan watak kemaruk kolonialisme Belanda, Sumatera disambut oleh mulut santun ideologi pembangunan dengan segenap janji-janji muluk tentang kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam praktiknya, pertumbuhan yang senantiasa dipidatokan itu, hanya mengabdi pada tolak-ukur ekonomi makro, seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), peroleh pajak, dan sederet instrumen statistik lain, yang tak ada urusannya dengan perubahan  peruntungan masyarakat Sumatera. Pemerintah, pusat maupun daerah, melihat manusia-manusia Sumatera tak lebih dari benda-benda demografik yang  berguna hanya di musim Pemilu dan Pilkada. Lapangan kerja yang dijanjikan,  hanya dinikmati segelintir orang, karena industri memerlukan tenaga-tenaga terampil. Maka, manusia-manusia Sumatera terjerat dalam jala kemiskinan dengan jejaring bersimpul-mati. Bebas dari mulut harimau, nganga mulut singa menyambutnya. Jauh lebih kejam, jauh lebih beringas.

            Mengenang Sumatera yang kaya, tapi manusia-manusianya tak kunjung dapat mencicipinya, saya teringat obrolan santai dengan sejarahwan Anhar Gonggong di pantai Pulau Bacan, Halmahera Selatan, suatu ketika. Kekayaan, kata Anhar, memiliki dua sisi yang saling berseberangan. Ia bisa membuat pemiliknya berlimpah kesenangan, tapi bisa pula membuat ia teraniaya dan begitu menderita. Karena kita kaya rempah-rempah, minyak, biji besi, bauksit, nikel, tembaga, batubara, lalu kolonialisme bercokol ratusan tahun lamanya. Lantaran kekayaan kita yang hendak mereka kuasai, kita diadu-domba, dianiaya, dibuat mati sia-sia. Konon, di Papua emas berurat-berakar, dan sudah puluhan tahun perusahaan asing mengeruknya. Sementara masyarakatnya mengurut dada dalam menyiasati hidup yang mesti disewa.

Begitu pula dengan kekayaan Sumatera. Sampai tak terbilang banyaknya, dan tak tertandai lagi wilayahnya, tapi masyarakatnya harus lapang dada mengonsumsi beras miskin. Kalau memang Pancasila punya sila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bagaimana cara menjelaskan makna “keadilan”  dalam terminologi “beras miskin” (Raskin) itu?  Bukankah yang kaya dan yang miskin di republik ini  sama-sama makan nasi dari gabah yang tumbuh di  sawah dan ladang yang sama? Ini bukan saja pelecehan terhadap hak-hak hidup setiap warga negara, tapi juga penghinaan terhadap gagasan keadilan itu sendiri. Dan, Sumatera lagi-lagi harus menangunggnya.   

         Begitulah Sumatera. Si kaya yang kian letih. Si kaya yang sedang terpuruk dan merintih-rintih. Orang-orang tak punya harapan akan masa depan seperti paman saya, bergentayangan di mana-mana. Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumsel hingga Lampung, sukar melepaskan diri dari almanak bencana. Baik bencana akibat kekayaan hutannya dikeruk tanpa ampun, maupun bencana lantaran alamnya memang rawan. Setiap hari batubaranya diangkut iring-iringan truk sarat-muatan, tapi listrik di hampir semua wilayahnya, mati delapan kali sehari. Sumatera, yang para pemikirnya konon dipuja sebagai penyangga kedigdayaan bangsa besar ini, tapi kini warganya saling tikam, saling bunuh, saling terkam, berebut air guna mengairi sawah yang retak-rengkah… 

@damhurimuhammad

Sabtu Siang Bersama Hulu dan Muara

Sabtu siang bersama Hulu dan Muara. Dengan Hulu saya berbincang soal perkelahiannya dengan seorang teman nakal di sekolah. Mengingat dalam duel itu ia merasa kalah (karena gilirannya hendak membalas, tiba-tiba saja guru datang melerainya), lalu ia meminta pendapat saya. Apakah ia perlu melanjutkan duel itu di kesempatan lain, atau ia legowo saja menerima kekalahan memalukan itu? Alih-alih menjawab, saya hanya mengajak dia menyantap makanan sekenyang-kenyangnya, hingga ia tak sadar bahwa saya telah melupakan pertanyaannya. Sementara dengan Muara saya menerima pertanyaan, apakah nanti setelah saya tua, saya akan tetap berpenampilan seperti anak muda? Dengan celana jins, sepatu kets, dan kaos oblong ke mana-mana? Dalam kekenyangan selepas makan siang yang semarak, saya bilang pada Muara, bertahanlah untuk mempercayai bahwa saya akan tetap muda, tak pernah lapuk, apalagi renta. Jangan sebut-sebut lagi soal itu, sebab tua adalah rimba raya penuh siksa. Pada Hulu dan Muara, saya katakan, sedapat-dapatnya kalian bertahanlah di zaman kanak-kanak. Jangan sekali-kali membayangkan masa remaja, dewasa, apalagi usia senja. Sebab, hanya di masa kanak-kanaklah setiap kebahagiaan mencapai puncaknya.

@damhurimuhammad